INDRAMAYU – Apotek Dharma Ayu, badan usaha milik daerah (BUMD) di Kabupaten Indramayu, terancam dilikuidasi. Sebab, BUMD ini dianggap kurang berkembang dan minim kontribusi ke kas daerah.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Indramayu Ruwadi Budiman menjelaskan,BUMD yang kurang berkembang dan minim kontribusi lebih baik dilikuidasi. “Daripada membebani keuangan daerah, lebih baik dilikuidasi,”tegasnya kemarin. Menurut dia, keberadaan Apotek Dharma Ayu dalam beberapa tahun terakhir ini tidak sesuai harapan.
“Perkembangan Apotek Dharma Ayu sangat lamban, bahkan jika dibandingkan dengan apotekapotek swasta lain kerap kalah saing,”ujarnya. Ruwadi menjelaskan, ApotekDharma Ayusebagaisalahsatu BUMD di bidang penyediaan obat-obatan kesehatan juga secara progress report dianggap masih kurang memuaskan. “Kami juga sempat mewacanakanadanya penambahanmodal, namun jika manajerialnya kurang maksimal, maka itu kami anggap hanya akan membebani keuangan daerah,”katanya.
DPRD Indramayu pada 2011 mewacanakan penambahan modal sebesar Rp250 juta untuk BUMD.Suntikan dana segar ini diharapkan akan meningkatkan BUMD agar lebih sehat secara finansial. Kepala Inspektorat Kabupaten Indramayu Achmad Bachtiar menjelaskan, telah melakukan pengawasan terhadap Apotek Dharma Ayu dalam dua bulan terakhir.Dari hasil pemeriksaan secara internal, Inspektorat memberikan tiga opsi untuk Apotek Dharma Ayu. Opsi pertama adalah penyegaran personel di bidang manajerial.
Dalam opsi pertama ini, Apotek Dharma Ayu disarankan melakukan perubahan struktural, terutama di bidang SDM.Opsi kedua yakni penambahan modal usaha. Pada opsi kedua ini, Apotek Dharma Ayu diberi kesempatan bisa berkembang dengan suntikan modal tambahan dari APBD. Sementara opsi ketiga yakni likuidasi. Opsi terakhir ini dipilih jika keberadaan Apotek Dharma Ayu terus merugi. “Tiga opsi ini telah disodorkan kepada tim ekonomi Pemkab Indramayu untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.Hasil kajian dari tim ekonomi Pemkab Indramayu akan dilaporkan kepada Bupati Indramayu selaku pemilik BUMD. Ketua Institute Transformasi Sosial (Intras) Agus Somad menambahkan keberadaan BUMD di lingkungan pemerintah daerah diharapkan memberikan profit yang mampu mendongkrak pendapatan asli daerah.
“BUMD tidak bersifat sosial, tapi sudah profit oriented, jadi keuntungan bagi BUMD harus dikejar secara maksimal,”tandasnya. Dia juga menyarankan BUMD yang tidak berkembang harus dievaluasi secara menyeluruh, terutama SDM-nya.“Kalau perlu direksinya harus dievaluasi secara menyeluruh,” ucapnya. (tomi indra)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar